PERAN AKTIF ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERANG SAUDARA DI MYANMAR

Abstract

Konflik berkepanjangan di Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer pada 1 Februari 2021 telah menimbulkan krisis politik dan kemanusiaan yang serius di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional regional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktif ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar serta mengkaji konflik tersebut dari perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada data sekunder seperti perjanjian internasional, dokumen resmi ASEAN, konvensi hukum internasional, serta kajian literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah melakukan berbagai upaya diplomatik, baik dalam bentuk soft diplomacy maupun hard diplomacy, meskipun terikat oleh prinsip non-intervensi sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Namun, hingga kini upaya ASEAN belum sepenuhnya berhasil mengatasi krisis di Myanmar. Dari sudut pandang hukum internasional, tindakan junta militer Myanmar dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Konflik ini juga menarik perhatian Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin junta. Penelitian ini menekankan perlunya reformulasi strategi ASEAN dalam merespons konflik internal anggotanya yang berdampak pada stabilitas kawasan.