PERKAWINAN BEDA NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Abstract

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memperluas interaksi antarwarga negara dari berbagai belahan dunia, yang mendorong terjadinya peningkatan perkawinan antarnegara. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas hukum, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif dan peran hukum internasional terhadap perkawinan beda negara serta menganalisis status hukumnya dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional, melalui instrumen seperti Konvensi Den Haag 1978, berperan dalam memberikan jaminan hukum bagi pasangan perkawinan campuran, meskipun penerapannya terbatas pada negara-negara yang meratifikasinya. Di Indonesia, belum terdapat undang-undang khusus mengenai hukum perdata internasional sehingga masih menggunakan sistem peninggalan kolonial Belanda, seperti Pasal 16, 17, dan 18 AB. Sementara itu, dalam hukum nasional, perkawinan campuran diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perkawinan beda negara harus memenuhi syarat material dan formil menurut hukum masing-masing pihak dan negara tempat perkawinan berlangsung. Tantangan utama meliputi perbedaan sistem hukum, pencatatan perkawinan, kewarganegaraan anak, dan hak kepemilikan atas tanah di Indonesia. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman mendalam terhadap prinsip hukum internasional dan nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran.