Etika sebagai Cabang Filsafat dalam Membangun Integritas Profesi Hukum: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstract

Etika sebagai cabang filsafat berperan penting dalam menilai benar-salahnya suatu tindakan, termasuk dalam profesi hukum. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan korupsi yang mengindikasikan lemahnya penerapan etika sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kajian terdahulu pun cenderung membahas etika filsafat dan etika profesi hukum secara terpisah, tanpa banyak mengaitkannya dengan kedudukan etika sebagai landasan konstitusional bagi pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat etika sebagai cabang filsafat dalam profesi hukum, mengkaji keterkaitannya dengan etika profesi hukum dalam membentuk integritas penegak hukum, menjelaskan kedudukannya sebagai landasan fundamental kewenangan penegak hukum dalam perspektif Hukum Tata Negara, serta menganalisis implementasi dan implikasinya terhadap keadilan substantif dan kepercayaan publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-analitis, mengkaji UUD NRI 1945, UU No. 48/2009, dan UU No. 18/2003 beserta literatur filsafat dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika filsafat menjadi sumber nilai universal keadilan, kejujuran, tanggung jawab yang diterjemahkan ke dalam etika profesi hukum, sehingga keduanya komplementer membentuk integritas penegak hukum. Etika juga terbukti menjadi landasan konstitusional (Pasal 1 ayat (3) dan 24 ayat (1) UUD NRI 1945), sementara lemahnya komitmen etika menggerus keadilan dan kepercayaan publik, sedangkan etika yang kuat memperkuat keduanya.