Etika Profesi Jaksa di Tengah Tekanan Politik dan Kepentingan Kekuasaan
Keywords:
Etika Profesi, Jaksa, Independensi, Tekanan Politik, Penegakan HukumAbstract
Jaksa menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun maraknya fenomena pelanggaran etika yang dilakukan oknum jaksa akibat pengaruh tekanan politik dan kepentingan kekuasaan sepanjang tahun 2026 memperlihatkan rentannya independensi fungsi penuntutan sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan di tengah tekanan politik dan kepentingan kekuasaan, serta mengkaji upaya menjaga integritas dan independensi jaksa dalam sistem penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber daring yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi berperan penting sebagai pedoman moral sekaligus normatif yang menjaga objektivitas dan profesionalitas jaksa dalam proses penuntutan, tetapi tekanan eksternal berupa kepentingan politik dan kekuasaan masih menjadi tantangan nyata bagi independensi jaksa, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan penuntutan yang terjadi belakangan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika profesi harus diimplementasikan secara konsisten melalui penguatan pendidikan etika berkelanjutan, sistem pengawasan yang independen, dan transformasi budaya organisasi, sebagai landasan utama untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif di tengah dinamika kekuasaan politik.
Downloads
References
Ahmad, A. S. (2026, 14 April). Janji ringankan kasus, oknum jaksa di Banten ancam korban bayar Rp2 miliar atau dihukum berat. Suara Banten. https://banten.suara.com/read/2026/04/14/231322/janji-ringankan-kasus-oknum-jaksa-di-banten-ancam-korban-bayar-rp2-miliar-atau-dihukum-berat
Alhumami, K. (2015). Kejaksaan Republik Indonesia: Lembaga penegak hukum di antara bayang-bayang dua kaki kekuasaan. Dalam S. A. Tardi (Ed.), Bunga rampai Kejaksaan Republik Indonesia (hlm. 203–244). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (tidak tersedia DOI/tautan daring resmi untuk bab buku ini)
Arij, M. F. D., Hadiwijaya, R. S., & Pratama, M. A. (2026). Analisis etika profesi jaksa penuntut umum dalam tantangan struktural, moralitas profesi, dan penegakan kode etik. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 4(2), 1–25. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1056
Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(1), 121–135. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1288
Kompas. (2026, 14 April). Jejak Kajari Karo disorot karena kasus Amsal Sitepu, kini kehilangan jabatan. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2026/04/14/08441831/jejak-kajari-karo-disorot-karena-kasus-amsal-sitepu-kini-kehilangan-jabatan
Paramitha, W. P., & Mahadewi, K. J. (2024). Etika dan profesi hukum terkait profesi jaksa di Indonesia. Vidhisastya: Journal for Legalscholars, 1(2), 136–144. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastrya/article/view/5986
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa. https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4TAHUN2024PER.pdf
Popularitas. (2026, 13 April). Kajari Karo Danke Rajagukguk resmi dicopot. Popularitas. https://popularitas.com/berita/terseret-sorotan-kasus-videografer-kajari-karo-danke-rajagukguk-resmi-dicopot/
Saputro, A., Hutasoit, E., Tay, S., Rahmah, V., & Suriana, R. K. (2025). Urgensi penegakan etika profesi hukum dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4(2), 342–350. https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2296
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rivaldi Saputra, Kafrawi (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.









